Benny Rhamdani Tegaskan Indonesia Masih Darurat Penempatan ilegal PMI

by -985 views

Pacificnews.id-.Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui Seminar Nasional yang digelar kampus Politeknik Negeri Manado, Kamis (16/12/2021), ia mengatakan. pentingnya kehadiran negara untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Peran negara untuk hadir memberi pelayanan pada masyarakat dan kesejahteraan, merupakan kewajiban yang terus dilakukan BP2MI terhadap PMI. Visi besar soal keberpihakan, kehadiran negara inilah yang diperintahkan Presiden Jokowi dengan melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki,” ujar Benny. Tidak hanya itu, pada Seminar Nasional pengembangan pendidikan vokasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM, bagi percepatan pembangunan kawasan Timur Indonesia kerja sama BP2-KTI dengan Politeknik Negeri Manado tersebut, Benny Rhamdani juga menjelaskan soal presentasi angka penempatan ilegal PMI yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia.

Baca juga:  Kapolri Tekankan Brimob Harus jadi Teladan Masyarakat

“Saya tegas mengatakan bahwa Indonesia masih darurat penempatan ilegal PMI. Itu sebabnya, keterlibatan semua pihak untuk mengedukasi masyarakat dan calon PMI agar tidak lagi mengikuti bujuk rayu sindikat penempatan ilegal PMI. Melainkan mengikuti penempatan PMI yang prosedural,” kata Benny di hadapan Direktur Politeknik Negeri Manado dan disaksikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Benny mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan yang berjalan dan dipelihara cukup lama telah dibongkar Presiden Jokowi. Dimana paradigma pembangunan Jawa sentris, Jakarta sentris, Barat dan Timur.

Menjadi pembangunan Indonesia sentris. Sementara itu dalam sambutan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Asiano Gemy Kawatu, bahwa denyut pembangunan berkelanjutan terus dipacu pemerintah daerah Sulut.

Baca juga:  Jokowi Instruksikan APIP dan BPKP Kawal Realisasi APBD Terkait Belanja Produk Dalam Negeri

“Pembangunan berkelanjutan harus konsisten didorong dan harus berpihak pada kepentingan masyarakat kebanyakan. Pemprov Sulawesi Utara mengambil peran mensejahterakan masyarakat. Terutama dalam urusan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Tidak boleh ada pembangunan yang mendiskriminasi masyarakat,” tutur Kawatu.

Selanjutnya, Direktur Politeknik Negeri Manado, Mareyke Alelo, MBA menyampaikan apresiasi kepada sejumlah keynote speaker dan narasumber yang memberikan kontribusi dalam Seminar Nasional tersebut. Direktur berharap Seminar ini melahirkan konsep perubahan dan usulan yang dapat direalisasikan dalam wujud program kolaboratif. (Dwi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.